Kediri Kota, tjahayatimoer.net - Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, memberikan arahan dalam Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di Ruang Joyoboyo, Kamis (7/5/2026). Ia menegaskan, TPAKD berperan strategis dalam mendorong literasi keuangan dan digitalisasi layanan guna mendukung kesejahteraan masyarakat.


“Peran TPAKD saat ini semakin strategis. Kita tidak hanya bicara tentang membuka akses, tetapi memastikan bahwa akses tersebut benar-benar dipahami, dimanfaatkan, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.


Vinanda merujuk data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang menunjukkan literasi keuangan nasional masih 66,46 persen, lebih rendah dari inklusi keuangan 80,51 persen. 


Kondisi tersebut membuka celah praktik pinjaman ilegal, judi online, hingga penipuan investasi. Wali Kota Kediri berharap, forum pleno menghasilkan program kerja yang tepat sasaran, terukur, dan bisa dievaluasi berkala.


Target Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Kota Kediri 2026 ditetapkan 7,58 dengan tiga prioritas utama, yakni peningkatan jumlah rekening melalui program Kejar sejak tingkat sekolah dasar, peningkatan pinjaman UMKM lewat program KuMapan dan pembiayaan berbunga rendah, serta penguatan literasi keuangan bagi UMKM, pekerja informal, perempuan, dan pemuda.


“Kita ingin masyarakat tidak hanya memiliki akses, tetapi juga kemampuan melindungi diri dari risiko pinjaman ilegal, judi online, dan penipuan investasi,” kata Vinanda. 


Ia turut menekankan pentingnya sinergi semua pihak dengan pendekatan edukatif yang humanis dan mudah dipahami.


Sementara itu, Kepala OJK Kediri, Ismirani Saputri, memaparkan 6 program kerja TPAKD yang terealisasi pada 2025, di antaranya Kredit Melawan Rentenir KuMapan, Satu Rekening Satu Pelajar, Gebyar Ramadhan Keuangan Syariah, literasi keuangan bagi pelaku usaha, pengembangan Galeri Investasi, dan Kediri Financial Festival. 


Tahun ini, program akan difokuskan pada optimalisasi Satu Rekening Satu Pelajar, penyaluran KuMapan, pemanfaatan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, serta literasi keuangan pelaku usaha.


“Seperti apa yang disampaikan Mbak Wali tadi kita harus bersinergi. Untuk keberhasilan program-program ini mari kita berkolaborasi mewujudkannya,” ucap Ismirani. (Red)