SURABAYA – Ruang sidang Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjadi saksi bisu berakhirnya drama hukum yang menjerat dua terdakwa dalam kasus dugaan percobaan pembakaran. Dalam putusan yang dibacakan pada Senin (2/3/2026), majelis hakim secara resmi menjatuhkan vonis bebas kepada kedua terdakwa. Keputusan ini diambil setelah serangkaian persidangan panjang yang menguji kekuatan alat bukti serta kesaksian yang dihadirkan, hingga akhirnya hakim berkeyakinan bahwa dakwaan jaksa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di mata hukum.

Pertimbangan hukum majelis hakim menyoroti adanya celah dalam pembuktian niat (mens rea) serta kurangnya bukti fisik yang secara langsung menghubungkan kedua terdakwa dengan upaya pembakaran yang dituduhkan. Hakim menilai bahwa keraguan sekecil apa pun dalam pembuktian harus menguntungkan terdakwa (in dubio pro reo). Putusan ini sontak memicu beragam reaksi di ruang sidang, mengingat kasus ini sebelumnya sempat menjadi perhatian publik karena potensi bahaya keamanan yang ditimbulkannya saat kejadian berlangsung.

Dengan vonis bebas ini, majelis hakim memerintahkan agar kedua terdakwa segera dibebaskan dari tahanan dan memulihkan hak-hak serta martabat mereka seperti sediakala. Pihak penasihat hukum menyambut baik putusan tersebut dan menilainya sebagai kemenangan bagi keadilan objektif yang tidak terpengaruh oleh opini publik semata. Di sisi lain, Jaksa Penuntut Umum (JPU) kini memiliki waktu untuk mempelajari salinan putusan secara utuh sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya, apakah akan menempuh upaya kasasi atau menerima putusan tersebut.

Putusan ini kembali menegaskan peran krusial pengadilan sebagai benteng terakhir bagi pencari keadilan. Dalam kasus sensitif yang melibatkan dugaan tindakan anarkis, ketelitian hakim dalam menyaring fakta persidangan menjadi kunci utama agar tidak ada warga negara yang dihukum tanpa bukti yang tak terbantahkan. Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi aparat penegak hukum mengenai pentingnya penguatan kualitas penyidikan dan penuntutan sebelum sebuah perkara dibawa ke meja hijau, demi menjamin tegaknya hukum yang berkeadilan. (red)