tjahayatimoer.net  - KEDIRI Pemerintah Kota Kediri akhirnya mengambil langkah keras menghadapi meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang selama ini hanya tampak di permukaan. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Pemkot menggelar Focus Group Discussion FGD untuk membentuk Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Satgas PPA tingkat kota Selasa 912 Kegiatan berlangsung di Aula DP3AP2KB dan menghadirkan jajaran aparat penegak hukum APH seperti Pengadilan Negeri Kejaksaan Negeri Kediri Polresta Kediri serta lintas instansi mulai dari Kemenag BNN rumah sakit dan seluruh OPD terkait

Dalam sambutannya Kepala DP3AP2KB dr Muhammad Fajri Mubasysyir menegaskan bahwa penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak di Kota Kediri tidak bisa lagi dibiarkan berjalan parsial. Ia menyebut situasi ini sebagai fenomena gunung es karena banyak korban yang memilih bungkam dan tidak melapor ke kepolisian kejaksaan maupun dinas sehingga kasus yang tercatat tidak menggambarkan kondisi sebenarnya di masyarakat

Fajri menekankan bahwa Satgas PPA tingkat kota akan menjadi garda integrasi penanganan dari hulu hingga hilir mulai dari pencegahan penanganan hingga proses perdamaian kasus. Ia juga menegaskan bahwa kolaborasi dengan APH seperti kejaksaan kepolisian dan pengadilan adalah syarat mutlak supaya Kota Kediri mampu memutus rantai kekerasan terutama yang menyasar perempuan dan anak yang selama ini sering luput dari keadilan

FGD ini juga mematangkan serangkaian langkah konkret mulai dari penguatan peran keluarga dan masyarakat hingga tuntutan pada pemerintah untuk mengoptimalkan kebijakan edukasi sosialisasi advokasi serta penyediaan layanan profesional. DP3AP2KB menyebut sudah memiliki UPT PPA lengkap dengan psikolog dan advokat sejak 2024 namun beban kasus yang terus naik membuat kebutuhan kolaborasi lintas APH menjadi semakin mendesak

Melalui pembentukan Satgas PPA ini Pemkot optimis penanganan kasus kekerasan di Kota Kediri dapat dilakukan secara maksimal dan tidak lagi berhenti di meja laporan. Fajri berharap kekuatan kolaboratif antarinstansi dapat menghasilkan rekomendasi final yang segera disampaikan kepada Wali Kota Kediri demi memastikan perempuan dan anak di wilayah ini benar benar terlindungi

“Kita ingin setiap kasus kekerasan yang muncul atau yang selama ini tersembunyi bisa ditangani secara tuntas dan tidak ada lagi korban yang terabaikan” tegasnya. (ADV.KOMINFO KOTA KEDIRI)