Kediri, tjahayatimoer.net  – Pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Sosial (Dinsos) kembali menggelar ground check untuk menyempurnakan pengisian variabel Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Kegiatan ini dilaksanakan sejak 12 Agustus hingga akhir bulan dengan menyasar langsung rumah warga guna memverifikasi kondisi sosial-ekonomi secara nyata.

Kepala Dinsos Kota Kediri, Paulus Luhur Budi, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari proses sebelumnya yang belum rampung. “Pada Bulan Maret lalu masih ada data yang belum selesai, dan sekarang ada tambahan data baru. Karena itu, sesuai arahan Kementerian Sosial, kami lakukan kembali verifikasi lapangan,” ujarnya, Jumat (22/8/2025).

Selain pengecekan DTSEN, petugas yang terdiri dari Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) juga melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terkait penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Evaluasi ini mencakup status penerimaan hingga pemanfaatan bantuan oleh warga penerima.

“Jadi, selain melengkapi variabel data, petugas juga memastikan apakah bantuan BPNT sudah diterima masyarakat dan digunakan sebagaimana mestinya,” tambah Paulus.

Tercatat ada 39 variabel yang dikumpulkan dalam survei ini, mulai dari kondisi ekonomi, kepemilikan aset, struktur keluarga, tingkat pendidikan, hingga aspek kesehatan. Proses pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara langsung dari rumah ke rumah sesuai standar Badan Pusat Statistik (BPS).

Data yang terkumpul kemudian diinput ke aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG) dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat (SIKSMA). Selanjutnya, BPS melakukan pemeringkatan untuk menentukan apakah seseorang masih masuk kategori miskin dan berhak menerima bantuan sosial.

“Kalau hasil peringkat menunjukkan masih masuk kategori miskin, otomatis tetap mendapat bansos. Sebaliknya, kalau sudah tidak memenuhi kriteria, maka status penerimanya dicabut. Penting dicatat, petugas hanya mengumpulkan data, sementara keputusan akhir ada di BPS,” jelas Paulus.

Monev juga dilaksanakan secara door to door maupun melalui pertemuan kelompok, di mana petugas menanyakan langsung kepada penerima manfaat terkait penggunaan dana bantuan serta hambatan dalam proses pencairannya. Informasi ini nantinya akan menjadi masukan penting bagi Kementerian Sosial untuk meningkatkan kualitas penyaluran bantuan di periode berikutnya.

Paulus berharap verifikasi ini mampu meminimalkan kesalahan data, baik exclusion error (warga miskin yang tidak tercatat) maupun inclusion error (warga mampu yang justru terdata sebagai penerima bantuan).

“Harapannya, warga yang benar-benar tidak mampu bisa segera diusulkan masuk dalam penerima bansos, sementara yang sudah mampu bisa segera digantikan dengan masyarakat lain yang lebih membutuhkan,” pungkasnya.(red.al)