Kediri,  tjahayatimoer.net – Setelah sempat dibatasi dalam beberapa tahun terakhir, kini pemerintah daerah kembali diizinkan menggelar berbagai kegiatan termasuk rapat di hotel dan restoran. Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto.

Saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram, Rabu (5/6), Tito menegaskan bahwa izin ini bukan tanpa alasan. Ia menyebut keputusan ini juga merupakan bagian dari upaya mendorong sektor usaha yang selama ini menggantungkan hidup pada aktivitas MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition).

“Daerah boleh melaksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Saya jamin karena saya sudah bicara langsung dengan Presiden Prabowo,” ujar Tito dikutip dari Antara, sebagaimana dilansir Radar Kediri.

Menggerakkan Ekonomi Lokal Lewat Agenda Pemerintah

Tito menyoroti bahwa industri perhotelan dan restoran sangat terdampak dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah pandemi dan pemangkasan anggaran. Sementara itu, sektor ini mempekerjakan banyak orang dan memiliki rantai pasok luas—dari petani, nelayan, hingga penyedia makanan dan minuman.

“Rapat dan kegiatan di hotel bisa menghidupkan banyak pelaku usaha, termasuk produsen makanan, minuman, sampai pekerja hotel. Jangan sampai mereka mati suri,” tambahnya.

Ia pun meminta daerah tidak terlalu ketat dalam menafsirkan penghematan anggaran, terutama jika itu berisiko mematikan denyut ekonomi lokal. “Kurangi boleh, tetapi jangan nol. Target hotel dan restoran yang mulai kolaps, buatlah kegiatan di sana agar mereka bisa bertahan,” tegasnya.

Pusat Pangkas Rp50 Triliun, Daerah Masih Punya Ruang

Menurut Tito, pemotongan anggaran pemerintah pusat sebesar Rp50 triliun untuk seluruh daerah tidak serta-merta membuat kegiatan daerah lumpuh. Justru, daerah masih memiliki ruang untuk menjalankan kegiatan strategis sepanjang dilakukan dengan akal sehat dan efisiensi.

“Daerah tetap bisa menjalankan perjalanan dinas dan rapat. Tapi tolong, gunakan perasaan. Jangan sampai satu pembahasan dibikin 10 kali rapat,” sindirnya.

Imbauan untuk Bijak dan Bertanggung Jawab

Meski sudah diberi izin, Tito tetap mewanti-wanti agar daerah tidak menjadikan kebijakan ini sebagai alasan untuk jor-joran menggunakan anggaran tanpa pertimbangan.

Pemerintah daerah diminta lebih bijak dalam menentukan jenis kegiatan yang benar-benar relevan dan berdampak pada masyarakat, bukan sekadar formalitas seremonial.

“Ini bukan soal kembali ke gaya lama. Tapi bagaimana kita mendukung pelaku usaha lokal dengan cara yang tepat dan bertanggung jawab,” ujarnya menutup.

Kesimpulan: Sinergi Ekonomi dan Pemerintahan

Kebijakan ini menjadi angin segar bagi dunia usaha di sektor MICE yang selama ini tertatih. Namun sekaligus menjadi ujian bagi pemerintah daerah agar tetap menjaga transparansi dan efektivitas anggaran. Harapannya, kegiatan pemerintah tak hanya sekadar rapat, namun juga mampu memberi kehidupan bagi pelaku usaha lokal di tiap daerah.(red.al)