tjahayatimoer.net – Pemerintah pusat mulai menyalurkan berbagai bentuk bantuan sosial dan stimulus ekonomi pada bulan Juni 2025. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok.

Salah satu program unggulan yang mulai dicairkan adalah Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) senilai Rp200 ribu per bulan, yang diberikan kepada sekitar 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bantuan tersebut merupakan bagian dari penebalan bansos sembako yang juga diberikan pada bulan Juli 2025.

"Bantuan ini dirancang untuk meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu, terutama menjelang tahun ajaran baru dan Hari Raya Idul Adha," ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam konferensi pers usai rapat pimpinan di Kementerian Sosial, Rabu (11/6).

Realisasi Penyaluran Hampir Tuntas

Hingga pertengahan Juni, penyaluran BPNT dan bansos sembako telah mencapai 95,5 persen dari total target. Dari total 18.277.083 KPM, sebanyak 805 ribu masih dalam proses pembukaan rekening kolektif (burekol). Dari jumlah itu, sekitar 654 ribu penerima merupakan peserta Program Keluarga Harapan (PKH).

"Pemerintah memastikan proses ini selesai secepatnya. Kami terus berkoordinasi dengan bank penyalur agar pencairan berjalan lancar," imbuh Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul.

Rangkaian Stimulus: Subsidi Transportasi hingga Diskon BPJS

Tak hanya bansos, pemerintah juga merilis lima paket kebijakan insentif ekonomi dengan total alokasi anggaran mencapai Rp24,44 triliun. Program ini menyasar berbagai sektor masyarakat, termasuk pekerja informal, guru honorer, hingga pelaku industri padat karya. Berikut rinciannya:

  • Diskon transportasi umum selama liburan sekolah (Juni–Juli 2025): Diskon 30% untuk tiket kereta api, PPN ditanggung pemerintah (6%) untuk tiket pesawat, dan diskon 50% untuk angkutan laut, total anggaran Rp0,94 triliun.

  • Diskon 20% untuk 110 juta pengendara kendaraan bermotor, dibiayai dari dana non-APBN senilai Rp0,65 triliun.

  • Tambahan bantuan sembako Rp200 ribu/bulan dan 10 kg beras untuk 18,3 juta KPM, dengan total anggaran Rp11,93 triliun.

  • Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi 17,3 juta pekerja dan guru honorer, senilai Rp300 ribu per bulan selama dua bulan (Juni dan Juli), total anggaran Rp10,72 triliun.

  • Diskon 50% iuran BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Kecelakaan Kerja) selama enam bulan (Agustus 2025–Januari 2026) bagi pekerja di sektor padat karya, anggaran Rp0,2 triliun, bersumber dari non-APBN.

Fokus pada Ekonomi Kerakyatan dan Pemerataan

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menumbuhkan ekonomi kerakyatan dan pemerataan kesejahteraan. Pemerintah menegaskan, bantuan yang digelontorkan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga menjadi pendorong aktivitas ekonomi masyarakat di sektor riil.

Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk lebih aktif mengakses informasi bantuan melalui desa/kelurahan, pendamping PKH, dan situs resmi Kemensos guna memastikan mereka tidak ketinggalan pencairan.

“Prinsipnya, bantuan ini bukan hanya sekadar distribusi uang atau sembako. Tetapi adalah penggerak ekonomi di tingkat rumah tangga dan komunitas. Jika daya beli terjaga, maka roda ekonomi daerah juga ikut bergerak,” tegas Gus Ipul.(red.al)