Nganjuk, tjahayatimoer.net  – Pada Kamis, 15 Mei 2025, tepat pukul 11.00 WIB, Tim Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Nganjuk mendatangi Kantor Desa Rowoharjo, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Tim tersebut bertujuan melakukan klarifikasi dan mediasi terkait sengketa tanah di desa itu atas nama ahli waris Samini, Sumini, dan Juminem.

Namun, begitu tiba di kantor desa, tim LPRI mendapati kantor dalam kondisi kosong. Tidak ada satu pun staf desa ataupun kepala seksi pelayanan yang berada di kantor. Semua pintu kantor dalam keadaan tertutup dan tergembok, menunjukkan tidak ada aktivitas pelayanan saat itu.

Karena tidak bertemu petugas, tim LPRI pun bertanya kepada salah satu warga yang sedang berada di depan balai desa. Menurut keterangan warga tersebut, sekitar pukul 10.37 WIB, seluruh perangkat desa sudah meninggalkan kantor.

“Wong deso podo ngetan kabeh,” jawab warga itu dengan nada polos, yang berarti seluruh perangkat desa pergi ke arah timur.

Sebagai informasi bagi rekan-rekan media, kekosongan di Kantor Desa Rowoharjo ini terjadi saat tim LPRI hendak melakukan mediasi yang dijadwalkan sekitar pukul 11.05 WIB waktu Indonesia Barat. Namun kondisi kantor saat itu tidak ada aktivitas maupun pelayanan sama sekali.

Dari keterangan warga, sekitar pukul 10.30 WIB waktu Indonesia Barat, semua staf dan pihak pelayanan kantor desa sudah tidak berada di tempat.

Saat jam dinas seharusnya lurah dan perangkat desa lain ada di kantor, namun kenyataannya mereka tidak ada di tempat. Hal ini menyebabkan proses mediasi yang akan dilakukan oleh tim LPRI atas nama ahli waris Samini harus mengalami kegagalan.

“Kami datang dengan membawa surat kuasa resmi untuk melakukan mediasi, tetapi kantor desa dalam keadaan kosong dan tidak ada satupun staf yang dapat ditemui,” ujar perwakilan tim LPRI.

Kondisi ini tentu menjadi perhatian, karena pelayanan publik pada jam kerja seharusnya tetap berjalan. Tim LPRI berharap kejadian ini bisa menjadi pembelajaran bagi Pemerintah Desa Rowoharjo untuk meningkatkan komitmen dalam pelayanan kepada masyarakat.

Demikian informasi yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Semoga peristiwa ini menjadi evaluasi agar pelayanan di kantor desa bisa lebih baik ke depannya.(red.tim)