Bondowoso, tjahayatimoer.net– Ketegangan antara warga Desa Kaligedang, Kecamatan Ijen, dan pihak Perkebunan Nusantara (PTPN) berujung kericuhan yang mengakibatkan kerusakan serius pada sejumlah fasilitas milik perusahaan tersebut. Insiden ini terjadi pada Kamis (15/5/2025) dan menyebabkan kerugian materiil yang ditaksir mencapai sekitar Rp 700 juta.

Fasilitas yang mengalami kerusakan meliputi dua unit rumah dinas, satu kantor afdeling, satu mobil dinas, satu sepeda motor, serta beberapa perlengkapan operasional kebun. Beberapa di antaranya bahkan dilaporkan hangus terbakar akibat amukan massa.

“Ya, nilai kerugian sementara diperkirakan mencapai tujuh ratus juta rupiah,” ujar Bambang Trianto, Manajer PTPN 1 Region 5, kepada awak media saat ditemui pada Minggu (18/5/2025).

Menurut Bambang, aksi warga dipicu oleh keberatan atas larangan pembangunan Pos Siskamling di area kebun toga. Ia menjelaskan bahwa lokasi tersebut merupakan lahan resmi milik PTPN dan untuk pembangunan fasilitas publik seperti pos jaga, perlu adanya pengajuan izin tertulis kepada pengelola.

“Warga menyatakan sudah mendapat izin dari kepala desa, tapi dari pihak kami tidak pernah menerima surat pemberitahuan resmi. Kami tidak menolak pembangunan itu, namun prosedur tetap harus dijalankan. Karena ini menyangkut perubahan fungsi lahan,” tegas Bambang.

Kericuhan semakin memanas saat warga menyandera tiga prajurit TNI dari Yonif 514/SY Bondowoso yang berada di lokasi. Penyanderaan berlangsung selama kurang lebih 9 jam sebelum akhirnya ketiganya dibebaskan melalui proses mediasi panjang yang melibatkan aparat keamanan dan tokoh masyarakat. Salah satu anggota TNI dilaporkan mengalami luka-luka akibat aksi tersebut.

“Peristiwa ini jelas menjadi perhatian serius dan akan kami laporkan ke manajemen pusat untuk menentukan langkah lanjutan,” lanjut Bambang.

Situasi kini mulai kondusif, namun pihak berwenang tetap berjaga di lokasi untuk mengantisipasi kemungkinan konflik lanjutan. Pemerintah daerah juga diminta turun tangan guna memediasi antara warga dan pihak perusahaan demi mencegah kejadian serupa.

Sementara itu, tokoh masyarakat Desa Kaligedang berharap adanya komunikasi dua arah yang terbuka antara warga dan PTPN agar hak dan kepentingan kedua pihak dapat dijembatani tanpa harus melalui kekerasan atau tindakan anarkis.

“Harusnya konflik seperti ini bisa dihindari jika ada ruang dialog yang sehat sejak awal,” ujar salah satu warga yang enggan disebut namanya.

Pihak berwenang hingga kini masih melakukan penyelidikan terkait penyebab utama kerusuhan dan penyanderaan, serta menilai potensi pelanggaran hukum yang terjadi selama insiden berlangsung.(red.a)