Kediri, tjahayatimoer.net –Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, mengumumkan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) tahap kedua mulai dilaksanakan hari ini, Rabu (28/5/2025). Hal itu disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Rabu petang.
“Distribusi bansos mulai dilakukan secara bertahap sejak hari ini,” kata Gus Ipul dalam keterangan resminya.
Penyaluran bansos ini akan menjangkau sekitar 16,5 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total nilai bantuan mencapai Rp10 triliun. Program ini mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap perlindungan sosial masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam pelaksanaan penyaluran kali ini, pemerintah menerapkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar utama pendataan, sebagaimana diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Penggunaan DTSEN ini bertujuan agar bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang berada dalam kategori paling membutuhkan,” jelas Gus Ipul.
Namun, dalam proses pemutakhiran data terbaru, sekitar 1,8 juta KPM dicoret dari daftar penerima bansos. Gus Ipul menyebut bahwa mayoritas dari mereka kini berada pada kelompok ekonomi menengah (desil 6 ke atas).
“Artinya, mereka dianggap sudah mampu secara ekonomi dan tidak lagi tergolong sebagai masyarakat miskin atau rentan. Maka, tidak masuk prioritas bansos,” ujarnya.
Menindaklanjuti hal tersebut, kuota dari 1,8 juta KPM yang dicoret akan dialihkan kepada warga yang lebih berhak, terutama kelompok miskin ekstrem yang belum tersentuh bantuan.
Proses pemutakhiran data DTSEN sendiri dilakukan melalui dua pendekatan:
Melalui kerja sama antarlembaga secara administratif (jalur formal).
Melalui mekanisme partisipatif, yakni dengan melibatkan masyarakat lewat aplikasi Cek Bansos yang memiliki fitur “Usul dan Sanggah”.
“Kami minta masyarakat aktif mengakses aplikasi tersebut. Bila merasa datanya tidak sesuai atau ingin mengajukan sebagai penerima, silakan manfaatkan fitur yang disediakan,” tambah Mensos.
Ia menegaskan, ke depan pemerintah akan terus meningkatkan transparansi dan akurasi dalam penyaluran bansos. Tujuannya, agar program bantuan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga adil dan berkelanjutan.(RED.AL)
0 Komentar