Kediri – Jawa Timur, tjahayatimoer.net  | Sebuah isu panas yang kini mengundang kontroversi luas sedang bergulir di kalangan publik Kabupaten Kediri. Istilah Aspirator yang selama ini terdengar samar, kini jadi sorotan setelah muncul dugaan pemotongan dana proyek P3TGAI hingga 20% oleh pihak-pihak yang tidak tercantum secara resmi dalam struktur proyek. Warga dan pengamat pun mulai bertanya-tanya: apakah Aspirator ini nyata, atau sekadar jin proyek yang hanya muncul saat anggaran turun?

Fenomena aspirator muncul seiring pelaksanaan proyek irigasi berbasis dana APBN di berbagai desa. Mereka tidak pernah muncul secara formal dalam rapat, tidak tercantum dalam dokumen resmi, namun selalu disebut-sebut sebagai pihak yang "membantu" memperjuangkan proyek dan meminta bagian dari dana pelaksanaan.

Menurut investigasi LP3-NKRI, praktik pemotongan ini sangat masif dan berlangsung dengan pola yang nyaris seragam. Bahkan, salah satu tokoh yang diduga kuat sebagai bagian dari jaringan aspirator telah berhasil dilacak: berinisial A, berasal dari Desa Canggu, Kecamatan Badas. A disebut-sebut sebagai pengatur aliran proyek dan juga pemungut “setoran politik” dari para pelaksana di desa.

Ketika dikonfirmasi, A membantah keras. “Saya hanya mendaftarkan satu desa, itu pun tidak meminta apa-apa. Saya tidak tahu proyek lain,” ujarnya.

Namun, pernyataan ini justru memperkuat dugaan. Sejumlah keterangan dari kepala desa dan pelaksana proyek menyebut A sebagai aktor penting yang menjanjikan proyek dan kemudian meminta potongan dana begitu proyek disetujui. LP3-NKRI mencatat ada indikasi kolusi dan korupsi yang berlangsung diam-diam namun merugikan negara dan rakyat desa.

“Kalau benar ada pemotongan dana dari proyek irigasi, ini bukan hanya merugikan petani, tapi juga menciptakan iklim korupsi yang mengakar dari bawah,” tegas salah satu peneliti kebijakan publik di Surabaya.

Lebih dari itu, kontroversi juga muncul karena istilah aspirator justru digunakan untuk melegitimasi praktik semacam “fee proyek” yang tidak resmi namun dipaksa ada. Ini adalah bentuk pembusukan makna aspirasi rakyat dan mencederai integritas program pemerintah.

Sampai saat ini belum ada klarifikasi resmi dari instansi yang menaungi program P3TGAI terkait peran dan posisi aspirator. Namun tekanan publik terus menguat agar aparat penegak hukum segera turun tangan dan mengungkap siapa dalang di balik praktik pemotongan anggaran ini.

“Jangan sampai rakyat terus dibodohi. Proyek ini untuk kebutuhan air petani, bukan untuk menggemukkan perut para jin proyek,” ujar aktivis pemuda Kediri dalam orasinya di depan kantor DPRD.(RED.TIM)