Banyuwangi,  tjahayatimoer.net – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan kepada 625 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Jumat (23/4/2025). Penyerahan dilakukan langsung oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dalam sebuah acara yang berlangsung di Pendopo Sabha Swagata Blambangan.

Dalam sambutannya, Bupati Ipuk menekankan bahwa era birokrasi konvensional sudah harus ditinggalkan. Ia meminta para aparatur sipil negara (ASN) baru segera memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

“Banyuwangi butuh ASN yang tidak hanya hadir di kantor, tetapi juga hadir dengan solusi. ASN harus mampu bekerja cepat dan cerdas. Gunakan digitalisasi sebagai alat percepatan, bukan sekadar pelengkap,” ujar Ipuk dengan nada tegas.

Lebih lanjut, Ipuk menekankan bahwa tantangan pembangunan daerah menuntut ASN untuk tidak nyaman dalam zona aman. Ia mendorong aparatur bekerja secara lintas sektor tanpa ego sektoral yang menghambat.

“Jangan bekerja di menara gading masing-masing. Semua OPD harus saling berkolaborasi, jangan ada sekat. Kita harus gotong royong menyelesaikan masalah, bukan malah menambah beban satu sama lain,” tambahnya.

Pesan Adaptif untuk ASN Baru

Ipuk juga mengingatkan bahwa birokrasi Pemkab Banyuwangi sudah berjalan dalam ritme kerja yang cepat dan dinamis. Oleh sebab itu, para ASN baru diharapkan mampu beradaptasi dan berinovasi sejak hari pertama.

“Bekerjalah sesuai ritme kerja yang telah ada. Jangan membawa budaya kerja lambat. Jadilah ASN yang adaptif, punya semangat perubahan, dan mampu merespons kebutuhan masyarakat dengan cepat,” tuturnya.

Formasi Didominasi PPPK, Fokus ke Guru dan Kesehatan

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Banyuwangi, Ilzam Nuzuli, menjelaskan bahwa dari total 625 orang yang menerima SK, sebanyak 544 merupakan tenaga PPPK dan 81 orang adalah CPNS.

“Untuk PPPK didominasi tenaga kesehatan dan pendidikan. Sedangkan CPNS terdiri dari tenaga teknis serta tenaga kesehatan,” terang Ilzam.

Ia juga mengungkapkan bahwa kebutuhan ASN di Banyuwangi masih cukup besar. Saat ini, kekurangan tenaga ASN mencapai 6.000 orang, dengan angka pensiun rata-rata 700 pegawai per tahun, mayoritas dari sektor pendidikan.

“Kita masih sangat kekurangan, terutama guru dan tenaga medis. Karena itu, ke depan, formasi CPNS akan kita prioritaskan ke dua bidang itu,” ungkap Ilzam.

Strategi "Squad" Jadi Solusi Sementara

Untuk menutup kekosongan tenaga ASN, Pemkab Banyuwangi menerapkan strategi “squad” antar-organisasi perangkat daerah (OPD). Skema ini memungkinkan lintas OPD saling membantu dalam menjalankan program-program pemerintahan.

“Sistem squad ini ibarat kerja tim. Ketika satu OPD kekurangan SDM, maka OPD lain yang memiliki kapasitas akan turut membantu. Semangatnya adalah kebersamaan menyukseskan program daerah,” pungkas Ilzam.

Penyerahan SK ini menandai langkah awal bagi para ASN baru untuk ikut berkontribusi dalam roda pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berharap kehadiran mereka mampu memberi warna baru dalam pelayanan publik yang adaptif, inklusif, dan berbasis teknologi.(red.al)